Pianis Cacat dan Terbelakang Mental, yang Jadi Motivator Internasional

Fantasie Impromptu karya Frederic Chopin yang terkenal rumit dan cepat itu hanya dimainkan dengan empat jari? Yes, why not?

Hee Ah Lee, pianis berusia 21 tahun asal Korea itu membuat 1000 penonton di Balai Kartini, Jakarta, terkagum-kagum tak ada habisnya, dalam konser bertajuk “Sharing The Strength of Love” (31/3/2007). 

Hee menderita lobster claw syndrome, pada masing-masing ujung tangannya terdapat dua jari yang membentuk huruf V seperti capit kepiting. Kakinya hanya sebatas bawah lutut, sehingga tinggi badannya hanya satu meter. Ia juga mengalami keterbelakangan mental.

Subhanallah… it’s a miracle, yang dihadirkan oleh seorang yang cacat dan keterbelakangan mental.Riwayat Masa Kecil dan Ketekunan Pendidikan MentalHee lahir dari Woo Kap Sun (50). Woo telah mengetahui sejak awal bahwa anaknya akan terlahir cacat. Sanak keluarga Woo menganggap itu sebagai aib. Mereka menyarankan agar bayi itu dikirim ke panti asuhan. 

Woo menolak saran tersebut. Ia menerima Hee sebagai kenyataan dan anugerah.Woo merawat, mendidik dan memperkenalkan Hee pada kehidupan nyata. Ia memperlakukan Hee sebagaimana anak-anak lain. Untuk melatih kekuatan otot tangan, Hee diajarinya bermain piano sejak usia 6 tahun. Saat itu, jarinya belum mampu mengangkat pensil. 

Saat umur Hee Ah menginjak tujuh tahun, tangannya masih belum bisa berfungsi. Memegang pensil pun tak bisa. Woo menggunakan piano kecil di rumah untuk melatih tangan Hee Ah. Dengan kondisi keterbelakangan mental dan sulit berhitung, tidak mudah mengajarinya main piano dengan nada-nada yang harus "dihitung-hitung".Hee Ah juga didampingi guru. Cho Mi Kyong merupakan guru pertamanya. Guru inilah yang mengajari Hee Ah dasar-dasar bermain piano. 

Cho adalah guru yang keras, karena memperlakukan Hee Ah sebagai layaknya orang yang bermain dengan 10 jari. Ia tidak melatih Hee dengan pertimbangan rasa kasihan karena kondisi fisik. Hee pun berpindah dari satu guru ke guru lainnya, disamping belajar sendiri dibimbing ibunya yang dengan penuh kasih sayang serta kesabaran yang luar biasa, menemani Hee kemana saja.

Always Keep Fighting Spirit and Never Give up...“Bayangkan Anda makan satu jenis makanan terus menerus. Aku pernah bosan. Tapi, aku memakannnya terus. Aku berlatih terus menerus,” kata Hee tentang ketekunan, “Aku berlatih terus hingga lelah dan menangis. Betapa sulit bermain dengan empat jari. Susah sekali bagiku memainkan notasi yang bersambungan.”

Sikap Percaya diri yang ditanamkan dalam menghadapi segala cobaanKehidupan keluarganya serba sulit. Selain mengurus dirinya (Hee Ah), ibunya juga harus merawat ayahnya yang veteran tentara Korea. Sebagian tubuh ayahnya lumpuh karena terluka saat bertugas. Belum selesai satu cobaan, cobaan lain datang. Lutut Hee Ah luka dan terserang penyakit. Luka itu disebabkan Hee Ah terlalu sering berjalan dengan lutut. Maklum, Hee Ah yang tak punya kaki harus berjalan menggunakan lututnya. 

Hee Ah masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Saat Hee Ah sedang sakit, ayahnya juga sakit parah. Woo (ibunya) pun tak luput dari penyakit kanker payudara. Mungkin ini akibat kecapekan dan stres tiada henti yang dialami ibunya. Parahnya, Hee Ah mogok tak mau main piano. Woo sedih sekali. Namun, Woo sadar, Hee Ah sedang dalam masa puber. Mungkin dia sedang banyak pikiran. Hee Ah pun harus sampai masuk rumah sakit jiwa. Tetapi apa kata para dokter? Mereka bilang, satu-satunya solusi adalah Hee Ah harus tetap main piano. 

Akhirnya, Woo bertekad untuk mengajari Hee Ah main piano dari awal lagi. Ibunya berusaha mengembalikan rasa percaya diri Hee Ah. Ibunya berkata, "Kalau kamu berhenti dari sekarang, tidak ada orang yang akan memandang kamu. Kamu pun tidak akan percaya diri. Tenang aja, Tuhan akan membantu dan berada di samping kamu. Karena kekurangan jari, kamu mungkin tidak seperti orang kebanyakan. 

Tetapi karena kamu punya kekurangan, Tuhan pun pasti akan lebih memberi." Begitulah cara sang ibu menanamkan rasa percaya diri. Ia menggembleng Hee agar tumbuh mandiri, penuh percaya diri dan bersemangat baja menghadapi hidup. Salah satu ketekunan dan kerja kerasnya, untuk bisa memainkan karya Chopin Fantasie Impromptu, Hee berlatih 5 - 10 jam sehari selama 5 tahun. 

Hasilnya memang luar biasa. Umur 12 tahun, Hee telah menggelar resital piano tunggal. Wow...Menjadi Pianis Terkenal dan Motivator DuniaDalam video tersebut, Anda sudah melihat, Hee Ah memainkan karya-karya sulit komposer dunia hanya dengan keempat jarinya! Berbagai nomor dari pianis kondang seperti Chopin, Bethoven, dan Mozart telah dikuasainya. Ia bisa memainkan Piano Concerto No 21 dari Mozart bersama orkes simphoni. Ia juga telah mendapat sederet penghargaan atas keterampilan bermain piano, seperti penghargaan Overcoming Physical Difficulty dari presiden Korea, Kim Dae Jong. 

Ia juga mendapat penghargaan sebagai salah satu siswa terbaik di Seoul oleh Korean Education  Department. Tawaran konser di luar negeri pun mengalir. Sejak April 2006, ia mendapat sponsor dari Ministry of Education & Human Resource Development, untuk keliling dunia selama 9 bulan menggelar konser di berbagai negara.

Ia pernah bermain bersama pianis Richard Clayderman (di USA) dan Thames Philharmonic Orchestra (di Inggris). Pianis yang telah diangkat sebagai warga kehormatan Korea ini telah mengeluarkan satu album bertitel "Hee Ah, A Pianist with Four Finger", yang menampilkan komposisi klasik favorit.. Luar biasa...!!! Perjuangan Tiada Henti. 

Saat karier Hee Ah mulai menanjak, kesedihan kembali melanda keluarganya. Ayah Hee Ah meninggal dunia. Demi mengurus semua keperluan Hee Ah, ibunya terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Ia akan selalu bertekad membuat Hee Ah bahagia. Ibunya berkata, "Jika nanti saya sudah tidak ada, saya yakin pasti ada orang yang lebih sayang padanya. Kalau bisa, sebelum saya meninggal, Hee Ah telah menemukan pasangan yang benar-benar bisa melindungi dan mencintainya setulus hati agar dia bisa hidup bahagia. Sebagai pengganti Ibunya." Rasa bangga dan bahagia tampak jelas di raut wajah ibunya. Bagaimana tidak, berkat didikannya (yang disertai ketekunan, cinta kasih dan pengorbanan), Hee Ah bisa dengan mudah memegang sendok dan sumpit. 

Kini, ibunya yang telah sembuh dari kanker payudara senantiasa setia menemani sang putri tour keliling dunia. He Ah memang telah membuktikan dirinya bisa berprestasi berkat ketekunannya.Pelajaran yang didapat :He Ah Lee menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa diri sempurna untuk berbuat sesuatu bagi kehidupan. Kekuatan kasih telah merubah ”kekurangan” menjadi kekuatan.

Ibunya menjalani kehidupan sebagai permainan menurut aturan disiplin, untuk kemudian menikmati permainan dengan segenap perjuangan! Dikarunia seorang anak yang cacat, rasa kecewa tampaknya sukar dihindari (karena manusiawi sifatnya). 

Dengan semangat menjalani kehidupan sebagai permainan, ibunya dapat terhindar dari rasa kecewa. Sang ibu yang berhati tegar ini menanamkan semangat dan sikap optimistis di hati putrinya. Ini dilakukannya agar si anak dijauhkan dari sikap pesimistis dalam kehidupannya. Dari Hee Ah Lee, kita belajar tentang kerendah-hatian, ketekunan, kesabaran, kerja keras dan percaya diri, dalam bentuknya yang paling nyata.

SOURCE: int/bs

Hatinya Masih Terluka, Del Bosque Tolak Undangan Madrid

Vicente del Bosque, pelatih timnas Spanyol, mengaku masih sakit hati pada Real Madrid yang delapan tahun silam memecat dirinya.


Del Bosque merasa terluka dengan cara Real Madrid mendepak dirinya. Setelah delapan tahun berlalu, Del Bosque mendapat undangan untuk datang ke Santiago Bernabeu pada 3 November mendatang.


Dia akan menerima penghargaan Medalla del Oro (Medali Emas) atas jasanya kepada klub berjuluk Los Merengues tersebut. Namun, Del Bosque tidak yakin bahwa dirinya mau menerima undangan Real Madrid tersebut. "Setiap orang memiliki kisahnya sendiri. Tapi, aku berumur 52 tahun ketika aku didepak dari Real Madrid,'' kata Del Bosque kepada Cadena SER.


''Aku merasa sangat terluka dan begitu juga keluarga saya. Jika mereka mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak berguna, maka Anda pun akan terluka.'' Del Bosque saat itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya ingin pergi. Dia juga tidak menyatakan akan bertahan bersama Real Madrid. ''Tapi, beberapa orang berbicara ketika mereka sendiri tidak tahu apa-apa. Satu-satunya yang tahu persoalan ini adalah (mantan striker Real Madrid, Emilio) Butragueno,'' kenangnya.


Del Bosque mengawali karier kepelatihannya dengan menjadi pelatih Real Madrid B selama tiga musim sejak 1987. Dia kemudian sempat tiga kali keluar masuk menjadi pelatih Real Madrid. Mantan pelatih Besiktas ini menangani Real Madrid pada musim 1994, 1996 dan 1999-2003. Redaktur: Didi Purwadi

SOURCE: republika, www.tribalfootball.com

Bosnia: What Does Republika Srpska Want?

6 October 2011 Republika Srpska’s flirtation in June 2011 with a referendum is a reminder that Bosnia’s smaller entity still threatens the stability of the country and the Western Balkans. It is highly unlikely that the RS will secede or that the Bosniaks will attempt to eliminate it, but if its Serb leaders continue driving every conflict with Sarajevo to the brink, as they have done repeatedly to date, they risk disaster. The agility of leaders and the population’s patience need only fail once to ignite serious violence. Over the longer term, RS’s determination to limit Bosnia and Herzegovina (BiH) to little more than a coordinator between powerful entities may so shrivel the state that it sinks, taking RS with it. RS also suffers from its own internal problems, notably a culture of impunity for political and economic elites and a lingering odour of wartime atrocities. Its leadership, especially its president, Milorad Dodik, needs to compromise with Sarajevo on state building and implement urgent entity-level reforms. The RS threatened a referendum early in 2011 that could have provided support for a Serb walkout of Bosnian institutions and brought BiH back to the brink of war. The situation was defused in June, when the European Union (EU) offered a dialogue process on the judiciary, whose reform the RS was demanding. State and entity officials sat down and began to review the county’s complex judicial system with an eye to harmonising it with the EU body of law (acquis communautaire). The process will be long and painstaking, but RS can achieve effective change only by working through the BiH Parliamentary Assembly and Constitutional Court. The international community has wrestled with RS for years. Given a free choice, many in the entity would prefer independence, but this is unacceptable to the rest of Bosnia and the international community. The RS is too weak to fight its way to independence and would not achieve international recognition as a state. Its leaders reject much of the internationally-led state-building project that has given Bosnia its current administrative structure. Some Bosniak and international observers believe international will has flagged, giving Serbs room to sabotage the state, while other international and Serb observers argue international interventions keep Serbs in a bunker mentality. The EU’s response, aided by the U.S. and others, to the political and legal challenge the RS posed in June offers a non-coercive alternative from which it will be difficult for any party to walk away. Bosniaks, Croats and the international community have little choice but to engage with RS elites, especially President Dodik. He is the most populist and difficult leader the RS has had for years, but he and his party have strong support. The opposition did better than expected in the October 2010 elections, especially in the contest for the Serb position in the BiH presidency, but Dodik’s Alliance of Independent Social Democrats party (Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD) controls the RS government and presidency, as well as the Republika Srpska National Assembly (RSNA). Nationalism and protection of the RS remain the entity’s unifying idée fixe. The RS is divided into east-west halves. The SNSD appears invincible in the politically and economically more influential western portion, controlling every municipality either directly or in coalition with a smaller party, and is encroaching on the traditional eastern stronghold of the Serb Democratic Party (Srpska demokratska stranka, SDS). Dodik’s government decides all budgetary issues, as well as much of the investment that goes to the east. Many eastern municipalities, especially those run by the opposition, feel deprived and are slowly beginning to seek greater economic and political decentralisation, but this takes a back seat to concerns about protecting RS as a whole. Corruption and weak rule of law undermine economic growth. The RS, like the rest of Bosnia, is only slowly emerging from the recession that resulted from the global financial crisis. Privatisation of RS Telecom and an oil refinery gave the RS a cash bonanza in 2006-2008, creating a false glow of prosperity. But these funds have done little to further growth, and recent tax increases and expected cuts in social services may breed social dissatisfaction. Many Serbs believe that they are asked to shoulder all blame for the 1992-1995 war, accused of being occupiers and aggressors. An overwhelming number of the war’s victims were Bosniak civilians, who suffered vicious ethnic cleansing and, most horrifically and prominently, mass murder in Srebrenica. Serbs worry that the RS will be taken away from them if they admit they carried out a genocide at Srebrenica. But this is an empty fear. Rather, RS elites should acknowledge the responsibility of their wartime leaders and support reconciliation efforts so as to become more respected and trusted authorities throughout Bosnia. RECOMMENDATIONS To the Government of Republika Srpska: 1. Cease challenging the emergency powers of the Office of the High Representative (OHR) and the legitimacy of state institutions by calling for referendums; work instead to mend contested state institutions, including by: a) using all available procedures in the Parliamentary Assembly of BiH; and b) challenging impugned aspects of the institutions in question in the Constitutional Court of BiH. 2. Improve government-to-government relations with BiH and the (Bosniak-dominated) Federation of BiH, by holding regular and frequent joint sessions. 3. Cease support and funding for divisive commemorations of wartime events. 4. Support and fund actions to establish the historical truth about the war and to reconcile BiH citizens, such as by: a) presenting awards to persons and institutions responsible for saving the lives of members of persecuted communities; and b) publicising options for returnees to maintain links to the Federation, including health and social services. To the President of Republika Srpska: 5. Promote reforms to: a) strengthen the rule of law and root out corruption; b) increase decentralisation; and c) multiply investment in less developed regions, especially those to which displaced persons have returned and in the eastern RS. 6. Deliver speeches to the Parliamentary Assembly of BiH and at the annual commemoration at Potočari acknowledging fully the responsibility of the wartime RS leadership, including past presidents of RS, for genocide in Srebrenica and crimes against humanity elsewhere in BiH. To the National Assembly of Republika Srpska: 7. Amend the RS constitution to limit the Vital National Interest veto to matters of genuine national interest and to remove the ambiguity that allows the Constitutional Court to circumvent the veto. To the European Union: 8. Declare that neither partition nor greater centralisation is compatible with Bosnia’s early progress toward EU membership. 9. Continue the high level dialogue on the judiciary and expand its format to address other disputed issues, while keeping international partners fully informed of progress. To the Government of the United States: 10. Support EU efforts on judicial reform and other issues. Sarajevo/Istanbul/Brussels, 6 October 2011

Indonesia Miliki Potensi Pasar Syariah Terbesar di Dunia

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu optimis Indonesia memiliki potensi pasar komoditi syariah terbesar di dunia dan harus bisa memanfaatkan keunggulan produk syariah demi peningkatan daya saing di kancah global. “Hal ini terkait dengan adanya kebutuhan akan produk komoditi syariah yang akan dirasakan semakin mendesak sebagai instrumen alternatif keuangan yang berbasis syariah di negara ini,” katanya dalam acara ‘Launching of Sahria Commodity’ di Jakarta, Kamis, (13/10). Mari menekankan produk komoditi syariah yang diperdagangkan di bursa berjangka Jakarta menunjukan perkembangan positif, akan tetapi diperlukan beragam underline transaction berdasarkan prinsip syariah yang dapat dijalankan pada bangsa ini. Ia menegaskan perkembangan produk komoditi syariah akan dapat membawa dampak pertumbuhan pertumbuhan perekonomian Indonesia serta dapat mendukung sektor riil. Menteri Perdagangan menjelaskan produk komoditi syariah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pelaku usaha baik perbankan syariah maupun produsen komoditi, sehingga dapat terciptanya pasar yang efesien, efektif wajar dan transparan. “Kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait kedepan diharapkan dapat berjalan dengan baik dalam rangka mengembangkan produk komoditi syariah yang lebih baik dan diminati oleh konsumen,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulia Siregar. Menurutnya, inovasi produk komoditi berjangka Bank Indonesia telah memberikan kebijakan yang jelas mengenai pengembangan produk komoditi syariah kedepan harus didorong dan dikemas untuk mengembangkan produk syariah yang unik dan mengakar pada kaidah dan norma syariah. Sementara Ketua Dewan Syariah Nasional Ma’ruf Amin mengungkapkan untuk mempercepat pertumbuhan pasar keuangan syariah dan memenuhi kebutuhan dunia usaha modern yang terus berkembang, maka industri syariah dapat meningkatkan efesiensi dan daya saing dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan memperkaya instrumen keuangan. Perkembangan industri syariah, Direktur Urtama Bursa Berjangka Jakarta Made Sukarwo menjelaskan komoditi syariah sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam rangka mengatur liquiditas keuangan syariah. “Apabila pasar komoditi syariah berjalan dengan baik, maka tidak menutup konsumen kecil dan investor umum dapat melakukan transaksi komoditi syariah yang lebih menguntungkan,” ucapnya.

Indonesia: Trouble Again in Ambon

Asia Briefing N°128 4 Oct 2011 OVERVIEW Clashes on 11 September between Muslims and Christians in Ambon, capital of Maluku province, and sporadic incidents thereafter raised fears of a return to the communal fighting that wracked the region from 1999 to 2002. This time, an extraordinary effort by grassroots “peace provocateurs” and local officials largely kept the violence from spreading further in Maluku. But the unrest triggered efforts by extremists elsewhere to manipulate communal tensions, apparently motivating the bombing of a church in Solo, Central Java on 25 September. The outbreak exposed the lasting impact of the earlier conflict, the depth of the fault-lines between the communities and glaring police inadequacies on every count: community relations, intelligence, investigative capabilities and preparedness. The government must quickly answer questions about how the violence started, who opened fire and why, as well as rebuild homes and address the needs of newly displaced without the usual corruption. An independent review of local police performance should identify shortcomings and solutions. Most importantly, government, civil society and donors must intensify efforts to build interaction between the communities through practical projects of mutual benefit. The violence was sparked by the death on 10 September of Darfin Saimin, a Muslim motorcycle taxi driver. Police said it was an accident; circumstantial evidence convinced the family he had been murdered. Text messages that he had been tortured and killed by Christians began circulating, and by the time Darfin was buried (about 1:30pm on 11 September), hundreds of mourners had gathered. Violence erupted as they left the cemetery and continued in two areas until about 9pm, leaving three dead and dozens wounded. Over 100 homes, mostly Muslim but about twenty Christian, were burned to the ground. Around two the next morning, a clash that claimed four shooting victims erupted at the opposite end of town, in a sensitive area dividing the communities. About 50 Christian houses were burned. By 13 September, markets, schools and offices were returning to normal, but Ambon had some 4,000 newly displaced, with some having lost their homes for the fourth time in twelve years. Polarisation was greater than ever, with mostly Christians believing the accident theory, most Muslims believing the murder theory and many on both sides seeing provocateurs active from the sidelines. Speculation about who might possibly benefit from the violence – the army, the police, local political figures, national political figures, extremists – obscures the fact that post-conflict Ambon is a tense, violent and divided city, much as local boosters like to evoke the idyllic image of “Sweet Ambon” (Ambon Manise). Inter-village gang fights are frequent, as are common crimes that, because of the victim’s or perpetrator’s religion, can instantly take on communal overtones. Everyone knows where the borders are between Muslim and Christian communities; public schools are largely segregated. Where the two groups mix, in the state university, government and a few large markets, there is an obsession with communal balance. A high population density, exacerbated by a steady influx of economic migrants from Southeast Sulawesi, does not help. Thus, even though many in Ambon believe that the latest violence had to be planned rather than spontaneous, there was more than enough kindling to start the fire. The government in Jakarta made clear its concerns by taking two unusual steps: sending its top three security officers – the armed forces commander, the police chief and the coordinating minister for political, security and legal affairs – to Ambon on 15 September to meet with local officials and community leaders to discuss solutions; and sending a team of investigators from police headquarters to examine the accident/crime scene. It also acted quickly to stop potential troublemakers from travelling to Ambon to exploit the unrest. Three weeks after trouble erupted, however, the issue of “attacks by Crusaders” against Muslims in Ambon is still roiling extremist websites. Old grievances are being dredged up, and a new narrative of Muslim persecution is taking root that needs urgently to be countered. An independent forensic analysis of Darfin’s death and quick rehabilitation of burned-out neighbourhoods would help. Longer term action is also needed to improve policing and break down communal barriers. Jakarta/Brussels, 4 October 2011