BOM CIREBON: Pemerintah Harus Tegas Selesaikan Bom Cirebon

Sabtu, 16 April 2011 19:26


Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siroj menyatakan bahwa untuk menyelesaikan kasus pengeboman yang terus terjadi dibutuhkan keseriusan Pemerintah.

“Pemerintah harus tegas, saya kira perlu dievaluasi intelijen kita, mengapa selalu kebobolan,” tegas kang Said di Jakarta, 16 April 2011. Menurut Kang Said, ketidaktegasan Pemerintah hanya akan memberikan ruang kepada teroris untuk berkembang.

Membiarkan terorisme berkembang, menurut Kang Said, sama artinya sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terjadi di waktu-waktu mendatang. Pembiaran semacam ini dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak secara pasif. Kang Said menambahkan, “Bukan tidak mungkin, nalar masyarakat justru bertanya-tanya, apakah terorisme dengan sengaja justru dipelihara?”

“Dalam hal ini, Presiden SBY tidak sekadar memegang peran strategis, namun tanggung jawab yang besar. Sebagai kepala pemerintahan yang dipilih secara sah oleh lebih dari separuh warga negara, Presiden SBY wajib melindungi dan menjamin hak hidup segenap penduduk Indonesia,” tambah Kang Said.

Pemerintah harus memandang tanggung jawabnya melindungi hak hidup warga negara dan menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati.

Kang Said menambahkan, sebagai kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tidak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial. “Dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu. Problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir,” lanjutnya.

Dengan segala sumberdayanya, NU sangat berkomitmen berjihad membela keutuhan Republik ini dan kehidupan masyarakatnya. NU menyadari bahwa penyelesaian kasus terorisme tidak mungkin dikerjakan sendirian.

“Terorisme adalah problem bersama yang membutuhkan keseriusan bersama dalam menanganinya. Dan NU selalu ada di garda terdepan. Pamrih NU tidak bersandar pada kepentingan politik yang parsial dan membela rezim tertentu. Pamrih NU lebih terletak pada politik kebangsaan dan kerakyatan ketimbang sekadar politik kekuasaan,” pungkas Kang Said.